Berita – Pada tanggal 17 April 2025, berita mengejutkan muncul dari Jakarta ketika Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini berasal dari Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada hak asasi manusia, yang menuntut Presiden untuk memberhentikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Tuduhan ini muncul seiring dengan terungkapnya pelanggaran netralitas Yandri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Serang, Tangerang.
Latar Belakang Kasus
Yandri Susanto, yang sebelumnya dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Mendes PDT, diduga terlibat dalam praktik “cawe-cawe” atau campur tangan dalam politik lokal. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yandri terbukti menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi kepala desa dalam mendukung calon tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Tindakan ini dianggap melanggar prinsip netralitas pejabat negara dan bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada.
Gugatan dari Lokataru Foundation
Gugatan yang diajukan oleh Lokataru Foundation memohon agar PTUN menyatakan bahwa tindakan Presiden Prabowo yang tidak memberhentikan Yandri merupakan pelanggaran hukum. Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, menyatakan bahwa dalam situasi ini, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, terutama ketika menteri tersebut terbukti melanggar prinsip integritas.
Sebelum mengajukan gugatan ini, Lokataru telah melakukan berbagai upaya administratif, termasuk mengirimkan surat permohonan pemberhentian, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Presiden. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam mengatasi pelanggaran hukum.
Dampak Terhadap Pemerintahan Prabowo
Kasus ini hadir di tengah upaya pemerintah Prabowo untuk membangun citra yang bersih dan akuntabel. Masyarakat dan pengamat politik kini menunggu respon dari Presiden Prabowo terkait gugatan ini. Apakah ia akan mengambil langkah tegas untuk memberhentikan Yandri atau justru mempertahankan menteri yang telah terbukti melanggar hukum?
Reaksi Publik dan Politik
Reaksi publik terhadap kasus ini terbagi. Sebagian mendukung Lokataru dalam menuntut keadilan, sementara yang lain menunjukkan skeptisisme terhadap kemampuan pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil. Politisi dari berbagai partai juga mulai bersuara, menekankan pentingnya integritas dalam pemerintah dan kebutuhan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Implikasi Hukum dan Etika
Kasus ini tidak hanya berdampak pada posisi Yandri Susanto, tetapi juga mengangkat isu lebih luas tentang etika dan tanggung jawab pejabat publik. Pelanggaran netralitas tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga dapat memicu dampak negatif dalam proses demokrasi. Ketika pejabat negara terlibat dalam praktik nepotisme dan tidak netral, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.
Gugatan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini adalah momen penting dalam sejarah politik Indonesia, yang menunjukkan tantangan besar dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Apakah Presiden akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hukum, atau akan terus membiarkan pelanggaran ini berlangsung? Semua mata kini tertuju pada perkembangan kasus ini, yang dapat menentukan arah politik Indonesia ke depan.
Aksi Selanjutnya
Bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam proses demokrasi, penting untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Setiap individu memiliki peran dalam memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Dengan demikian, kasus Prabowo dan Yandri ini bukan hanya sekedar isu hukum, tetapi merupakan refleksi dari bagaimana pemerintahan seharusnya beroperasi dalam kerangka hukum dan etika yang kuat.
