Berita Internasional – Korea Selatan (Korsel) tengah mengalami gejolak politik yang signifikan setelah demonstrasi besar-besaran berlangsung di tengah badai salju pada 5 Januari 2025. Masyarakat turun ke jalan sebagai bentuk protes menuntut penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol, yang saat ini sedang menghadapi pemakzulan dan skorsing. Kejadian ini menunjukkan ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan Yoon, yang dianggap telah menyebabkan kekacauan politik di negara tersebut.
Latar Belakang
Krisis ini bermula pada akhir 2024 ketika Yoon Suk Yeol mendeklarasikan keadaan darurat militer yang gagal, menyebabkan banyak pihak merasa terancam oleh kebijakan yang diambilnya. Sejak saat itu, Yoon bersembunyi di kediaman resmi presiden, dikelilingi oleh pengawal dan petugas keamanan yang setia. Masyarakat menilai tindakan Yoon tidak hanya melanggar konstitusi tetapi juga mengancam stabilitas demokrasi di Korsel.
Momen Demonstrasi
Pada tanggal 4 Januari, ribuan warga Korea Selatan berkumpul di depan kediaman presiden dan di jalan-jalan utama Seoul. Dalam kondisi cuaca yang sangat dingin dan salju yang terus turun, para demonstran menuntut penangkapan Yoon, sementara kelompok pro-Yoon melakukan aksi tandingan yang juga dihadiri ribuan orang. Hal ini menciptakan suasana tegang di ibu kota, dengan kedua belah pihak saling beradu argumen.
Salah satu pengunjuk rasa anti-Yoon, Lee Jin-ah, menyatakan, “Salju tidak ada artinya bagi saya. Saya akan tetap di sini untuk melindungi negara dan demokrasi kita.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen para demonstran dalam memperjuangkan aspirasi politik mereka meskipun dalam kondisi yang sulit.
Dampak Badai Salju
Cuaca ekstrem tidak menghentikan semangat para demonstran. Meskipun salju menutupi jalan-jalan dan suhu di luar sangat dingin, mereka tetap berkumpul untuk menyampaikan suara mereka. Demonstrasi di tengah badai salju ini menjadi simbol keteguhan hati rakyat Korsel dalam menuntut keadilan dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi.
Krisis Keamanan dan Tindakan Oposisi
Sementara itu, pihak oposisi, yakni Partai Demokrat, menyerukan pembubaran dinas keamanan yang melindungi Yoon. Mereka berargumen bahwa dinas tersebut telah melanggar konstitusi dan berfungsi sebagai kekuatan yang menentang keputusan parlemen. Pemimpin DPR Park Chan-dae menegaskan, “Tidak ada lagi pembenaran atas keberadaan dinas keamanan ini. Mereka telah melanggar konstitusi.”
Keadaan politik yang tidak stabil ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan internasional. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga tiba di Seoul untuk berdiskusi tentang situasi ini, menandakan betapa seriusnya keadaan di Korsel.
Proses Pemakzulan dan Penangkapan
Yoon Suk Yeol kini menghadapi tuntutan pidana, termasuk pemberontakan. Jika surat perintah penangkapan dilaksanakan, dia akan menjadi presiden pertama di Korsel yang ditangkap saat masih menjabat. Proses pemakzulan Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah pemakzulan tersebut sah atau tidak.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan untuk menggelar sidang pada 14 Januari 2025. Dalam persidangan ini, Mahkamah Konstitusi akan menentukan nasib Yoon, apakah dia akan diizinkan untuk melanjutkan jabatannya atau harus menyerahkan kekuasaan.
Reaksi Masyarakat dan Harapan ke Depan
Reaksi masyarakat terhadap situasi ini sangat beragam. Sementara sebagian besar mendukung pemakzulan dan penangkapan Yoon, ada juga yang tetap setia padanya. Park Young-chul, seorang pendukung Yoon yang berusia 70 tahun, mengatakan, “Salju ini tidak ada artinya. Saya melewati perang dan suhu minus 20 derajat untuk melawan kaum komunis. Perang kita terjadi lagi.”
Demonstrasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Korsel sangat peduli terhadap arah politik dan masa depan negara mereka. Mereka berharap agar suara mereka didengar dan agar pemerintah kembali ke jalur yang demokratis.
Demonstrasi besar-besaran di Korea Selatan menunjukkan ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan Yoon Suk Yeol. Meskipun dalam kondisi cuaca yang sulit, para demonstran tetap berjuang untuk keadilan dan demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat akan sangat menentukan nasib Yoon dan masa depan politik Korsel.
