Berita Politik – Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negara tersebut akan keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengumuman ini disampaikan pada 4 Februari 2025, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington. Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan luar negeri AS, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan pengungsi Palestina.
Latar Belakang Keputusan
Keputusan ini tidak terlepas dari kritik yang telah lama ditujukan kepada Dewan HAM PBB, yang dianggap oleh pemerintah Israel sebagai lembaga yang bias terhadap mereka. Trump menyatakan bahwa badan tersebut gagal memenuhi potensi yang dimilikinya dan harus bertindak lebih baik. “PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. Mereka harus bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” ujarnya dalam konferensi pers di Ruang Oval Gedung Putih.
Trump juga mengingatkan bahwa AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, UNRWA. Hal ini mencerminkan posisi yang lebih keras dari pemerintahan Trump terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Palestina dan Israel.
Reaksi Global
Seiring dengan pengumuman tersebut, reaksi dari berbagai pihak bermunculan. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menekankan pentingnya Dewan HAM PBB dan UNRWA dalam memberikan layanan penting bagi Palestina. Dujarric menegaskan bahwa kehadiran AS sebagai anggota dewan sangat berarti, meskipun saat ini AS telah keluar dari keanggotaan tersebut.
Pascal Sim, juru bicara Dewan HAM PBB, menyatakan bahwa perintah Trump tidak banyak memberikan dampak konkret karena AS sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, status AS sebagai pengamat informal tetap memberikan pengaruh dalam diskusi-diskusi penting di PBB.
Dampak terhadap Palestina
Keputusan ini diperkirakan akan memperburuk situasi bagi para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan dari UNRWA. Organisasi ini didirikan pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina yang mengungsi akibat perang Arab-Israel. Saat ini, UNRWA menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lain kepada sekitar 5,5 juta warga Palestina di berbagai lokasi, termasuk Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara tetangga seperti Suriah, Yordania, dan Lebanon.
Dengan berhentinya pendanaan dari AS, banyak yang khawatir bahwa UNRWA akan kesulitan untuk terus memberikan layanan dasar kepada jutaan orang yang membutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketegangan di wilayah yang sudah rentan tersebut.
Sejarah Ketegangan AS dengan PBB
Keputusan Trump untuk menarik diri dari Dewan HAM PBB bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada 2018, AS juga menarik diri dari dewan ini di bawah kepemimpinan Trump. Saat itu, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki “bias kronis terhadap Israel”. Pengunduran diri ini dipandang sebagai langkah untuk mendukung kebijakan luar negeri Israel yang lebih agresif.
Dengan pendekatan yang sama, Trump kembali menegaskan posisinya bahwa PBB perlu melakukan reformasi signifikan untuk lebih adil terhadap semua negara anggotanya.
Implikasi Kebijakan Luar Negeri AS
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump. Banyak analis politik berpendapat bahwa langkah ini mencerminkan dorongan Trump untuk mengubah dinamika kekuasaan di tingkat global, dengan mengedepankan kepentingan Amerika di atas kerjasama multilateral.
Pengumuman Donald Trump mengenai keluarnya AS dari Dewan HAM PBB dan penghentian pendanaan untuk UNRWA menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS. Langkah ini tidak hanya berdampak pada hubungan AS dengan PBB, tetapi juga pada nasib jutaan pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan internasional.
Reaksi global terhadap keputusan ini menunjukkan bahwa banyak pihak masih berharap akan adanya reformasi dalam sistem PBB, namun dengan cara yang lebih inklusif dan adil. Dalam konteks ini, masa depan hubungan internasional dan stabilitas di Timur Tengah tetap menjadi perhatian utama.
Dengan keputusan ini, Trump sekali lagi menunjukkan komitmennya untuk mendukung kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional, meskipun hal ini mungkin datang dengan risiko dan konsekuensi jangka panjang yang belum sepenuhnya terukur.
