Berita – Pada tanggal 6 April 2025, di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Dalam perbincangan dengan enam pemimpin redaksi media, Prabowo menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan bangsa. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah meningkatkan gaji hakim untuk mencegah suap dan memperkuat integritas peradilan.
Kegeraman Terhadap Korupsi
Prabowo mengawali pernyataannya dengan mengungkapkan rasa geramnya terhadap korupsi yang telah merajalela. Ia menyatakan, “Jangankan rakyat, saya juga geram masalah korupsi. Karena, saya mengerti sumber daya kita sangat besar dan yang terjadi adalah perampokan.” Pernyataan ini mencerminkan kepedulian Presiden terhadap keadilan sosial dan perlunya tindakan tegas dalam menanggulangi praktik korupsi yang telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Menaikkan Gaji Hakim
Salah satu solusi yang diusulkan Prabowo adalah menaikkan gaji semua hakim di Indonesia secara signifikan. Tujuannya adalah agar para hakim tidak tergoda untuk menerima suap. Prabowo menegaskan, “Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap.” Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.
Diskusi dengan Menteri Terkait
Prabowo berencana untuk menginstruksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk mengadakan diskusi terkait kenaikan gaji hakim. Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden untuk melibatkan semua pihak terkait dalam upaya reformasi peradilan.
Menyediakan Fasilitas yang Layak
Selain kenaikan gaji, Prabowo juga mengusulkan agar hakim memiliki rumah dinas yang layak. Hal ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan dan kesejahteraan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Ia menambahkan, “Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan.” Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, diharapkan hakim dapat lebih fokus pada tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah pribadi.
Penegakan Hukum yang Tegas
Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Ia menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengajukan banding jika hakim memberikan vonis yang tidak adil dan menyakiti masyarakat. “Saya suruh kejar delik-delik hukumnya. Ini masalah serius. Rakyat geram,” ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara.
Keputusan Sebelumnya tentang Gaji Hakim
Sebelumnya, gaji hakim di Indonesia telah mengalami kenaikan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dengan peraturan ini, hakim golongan III dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima gaji antara Rp 2.785.700 hingga Rp 3.154.400, sementara hakim golongan IV dengan masa kerja 31-32 tahun mendapatkan gaji antara Rp 5.399.900 hingga Rp 6.373.200. Kenaikan gaji ini merupakan langkah awal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para hakim.
Tanggapan Masyarakat
Reaksi masyarakat terhadap rencana Prabowo untuk menaikkan gaji hakim umumnya positif. Banyak yang berharap bahwa langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan hakim, tetapi juga mendorong mereka untuk bertindak lebih transparan dan adil. Di sisi lain, ada juga skeptisisme tentang apakah kenaikan gaji ini akan benar-benar mengurangi korupsi di kalangan hakim.
Langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dengan meningkatkan kesejahteraan hakim dan memberikan fasilitas yang layak, diharapkan integritas peradilan dapat terjaga. Namun, efektivitas langkah ini akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat terhadap praktik hukum di tanah air.
Penutup
Dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks, tindakan tegas dan inovatif seperti yang diusulkan Prabowo Subianto menjadi sangat penting. Dengan komitmen dan dukungan dari semua pihak, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif dalam sistem peradilan di Indonesia.
