Berita -Jakarta, CNBC Indonesia – Pada tanggal 24 Maret 2025, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia resmi diperbolehkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home/WFH) dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pemerintah (Work From Anywhere/WFA). Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 2/2025.
Latar Belakang Kebijakan
Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam SE tersebut, Menteri PANRB menegaskan pentingnya penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN agar tetap dapat memberikan layanan publik yang optimal.
Durasi Penyesuaian
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ini akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Selama periode ini, pimpinan instansi pemerintah diberi wewenang untuk membagi jumlah pegawai yang bekerja secara WFO, WFH, dan WFA, dengan tetap mempertimbangkan jumlah pegawai dan karakteristik layanan yang diberikan.
Syarat-syarat WFA bagi ASN
Dalam pelaksanaan WFA, terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh pimpinan instansi pemerintah, antara lain:
- Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pimpinan instansi harus memastikan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan baik. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. - Penyediaan Layanan Publik yang Esensial
Organisasi penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menjamin bahwa layanan esensial, seperti kesehatan, transportasi, dan keamanan, tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil. - Selektivitas dalam Pemberian Cuti Tahunan
Pimpinan instansi diharapkan selektif dalam memberikan cuti tahunan kepada pegawai. Hal ini harus mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai di instansi masing-masing. - Pemantauan Kinerja
Pimpinan instansi perlu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian target kinerja organisasi selama masa penyesuaian ini. Ini penting agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. - Pengaturan Jam Kerja
Untuk layanan yang menerapkan jam kerja bergilir, perlu ada pengaturan ulang agar tidak mengganggu pelayanan. - Akses Kanal Pengaduan
Instansi pemerintah harus tetap membuka akses pengaduan masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk LAPOR! (www.lapor.go.id) dan media lainnya. Hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan informasi terkait layanan.
Larangan yang Perlu Diperhatikan
Meskipun ASN diperbolehkan untuk WFA dan WFH, ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan:
- Mengabaikan Tugas Kedinasan
ASN tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan tugas kedinasan meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda. Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. - Menyalahgunakan Kebijakan
Penggunaan kebijakan WFA dan WFH harus sesuai dengan ketentuan yang ada. ASN dilarang untuk menggunakan kebijakan ini sebagai alasan untuk tidak bekerja secara efektif. - Mengganggu Pelayanan Publik
Setiap instansi harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dampak Kebijakan WFA dan WFH
Kebijakan WFA dan WFH diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan, terutama dalam menghadapi situasi yang mungkin mempengaruhi mobilitas masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Dengan adanya kebijakan WFA dan WFH yang mulai berlaku pada 24 Maret 2025, ASN diharapkan dapat menjalankan tugas kedinasan mereka dengan lebih fleksibel. Namun, penting bagi semua pihak untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan menghindari larangan yang ada. Dengan demikian, pelayanan publik tetap dapat terjaga dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebijakan ini menjadi langkah maju dalam reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di Indonesia. Semoga dengan penerapan WFA dan WFH, ASN dapat beradaptasi dengan baik dalam era digital ini.
