Berita Teknologi – Pegawai negeri sipil (PNS) di Amerika Serikat kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan terkait dengan kebijakan efisiensi yang dipimpin oleh Elon Musk melalui Department of Government Efficiency (DOGE). Dengan dukungan dari Presiden Donald Trump, program pengunduran diri massal ini diharapkan dapat memangkas biaya dan merombak struktur pemerintah federal.
Elon Musk, yang dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia, telah menerapkan pendekatan yang sama ketika ia mengambil alih Twitter. Dalam beberapa jam setelah akuisisi, Musk langsung memecat eksekutif puncak dan melakukan pemangkasan besar-besaran, yang mengakibatkan pemecatan sekitar 3.500 karyawan, yakni hampir 50% dari total staf. Pendekatan yang sama kini diterapkan di DOGE, menambah kekhawatiran di kalangan PNS.
“Elon tampaknya berpikir ia telah membeli pemerintah federal sekarang, dan ia memainkan rangkaian peristiwa yang sama seperti yang ia lakukan di Twitter,” ungkap Shannon Liss-Riordan, seorang pengacara yang mewakili ribuan mantan karyawan Twitter.
Dalam upayanya untuk merombak struktur pemerintah, Musk mengirim email dengan subjek “Fork in the Road,” yang meminta pegawai untuk membuat keputusan: berkomitmen untuk bekerja keras atau mundur. Langkah ini menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di antara pegawai federal yang tidak tahu apa yang diharapkan.
Pemberitahuan ini memberikan tekanan besar pada PNS, yang harus memutuskan apakah akan tetap dalam peran mereka dengan memenuhi tuntutan baru pemerintahan atau mengambil pesangon dan pergi. Namun, keputusan ini tidak semudah itu dilakukan. Banyak pegawai yang ingin bertahan tetapi merasa tertekan dengan persyaratan baru yang ketat.
Salah satu instansi yang terpengaruh adalah USAID, yang tampaknya sedang dalam proses penutupan. Sumber-sumber di dalam pemerintah mengungkapkan bahwa Office of Personnel Management (OPM) diarahkan untuk memangkas hingga 70% tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah pegawai yang berkurang, tetapi juga banyak program dan layanan yang mungkin terpaksa dihentikan.
“Ini adalah kesempatan langka dan menguntungkan bagi para PNS untuk mendapatkan pesangon,” kata juru bicara OPM, McLaurine Pinover. Ia menambahkan bahwa pegawai yang menerima tawaran tersebut akan dibebaskan dari tugas tetapi tetap menerima gaji hingga bulan September.
Respon terhadap kebijakan ini beragam. Beberapa pegawai menyambut baik tawaran pesangon, sementara yang lain merasa khawatir tentang masa depan mereka. Pengacara Liss-Riordan menekankan bahwa banyak mantan karyawan Twitter yang mengambil tindakan hukum setelah PHK karena adanya ketidakpuasan terkait pesangon yang diberikan.
Situasi ini menciptakan ketegangan di dalam tubuh pemerintah federal, dan banyak pegawai merasa terjebak antara keinginan untuk melayani masyarakat dan tekanan untuk memenuhi tuntutan yang tidak realistis.
Pendekatan Musk di Twitter menunjukkan pola yang sama dengan yang diterapkan di DOGE. Dalam kedua kasus, tindakan pemecatan massal disertai dengan perubahan kebijakan yang drastis. Di Twitter, Musk juga memaksa karyawan untuk kembali ke kantor dan sering kali meminta mereka untuk bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Banyak yang mempertanyakan keberlanjutan model bisnis ini, baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Elon Musk dan dukungan dari pemerintahan Trump, masa depan PNS di Amerika Serikat tampak tidak pasti. Ancaman pemangkasan besar-besaran ini tidak hanya berdampak pada pegawai, tetapi juga pada layanan publik yang mereka sediakan.
Kebijakan efisiensi yang dipimpin oleh Musk dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi cara pemerintah bekerja dan melayani publik. Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap perubahan yang terjadi akan berdampak pada kualitas layanan yang mereka terima.
Sebagai kesimpulan, transformasi yang terjadi di DOGE di bawah kepemimpinan Musk akan menjadi perhatian utama bagi banyak pihak, dari pegawai pemerintah hingga masyarakat luas. Dengan adanya ketegangan yang meningkat dan keputusan yang harus diambil oleh PNS, penting bagi semua pihak untuk tetap memantau perkembangan ini dan memahami dampaknya terhadap masa depan pelayanan publik di Amerika Serikat.
