pendidikan

Percepatan Pengangkatan CASN 2024: Arahan MenPAN-RB dan Mendagri

potret Percepatan Pengangkatan CASN 2024-antar
potret Percepatan Pengangkatan CASN 2024-antar

Berita Pendidikan – Dalam langkah strategis untuk memperkuat birokrasi pemerintahan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan instruksi untuk mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Arahan ini menjadi titik perhatian bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kelancaran proses pengangkatan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Latar Belakang

Percepatan pengangkatan CASN ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan tenaga profesional dalam pelayanan publik. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah, pengisian jabatan-jabatan strategis dengan pegawai yang kompeten menjadi sangat penting. KemenPAN-RB dan Kemendagri pun menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing instansi dalam melaksanakan pengangkatan CASN.

Arahan dari MenPAN-RB

Dalam rapat koordinasi yang diadakan pada tanggal 19 Maret 2025, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa setiap instansi harus segera melakukan analisis dan simulasi terkait kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN. Menurutnya, semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus berkomitmen untuk menyelesaikan pengangkatan CASN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Persyaratan Pengangkatan CASN

Untuk melaksanakan pengangkatan CASN, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap K/L dan Pemda. Di antaranya adalah:

  1. Proses Seleksi: Instansi harus telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan dinyatakan lulus.
  2. Persetujuan Teknis: Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), instansi harus memperoleh persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  3. Usulan NIP PPPK: Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), instansi harus mengusulkan kepada BKN untuk mendapatkan NIP PPPK.
  4. Surat Pernyataan: Peserta harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.
  5. Anggaran dan Sarana: Instansi harus menyiapkan anggaran serta sarana dan prasarana untuk pengangkatan CASN.

Jadwal Pengangkatan CASN

Menteri PANRB menekankan bahwa pengangkatan CPNS harus rampung paling lambat pada Juni 2025, sementara untuk PPPK harus diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Instruksi ini diharapkan dapat mendorong K/L dan Pemda untuk segera menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan.

Komitmen Menjaga Meritokrasi

Rini Widyantini juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN. Sejak tahun 2005, pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer/non-ASN menjadi ASN. Kebijakan ini diharapkan menjadi kebijakan afirmasi terakhir yang selesai pada tahun ini.

Tindak Lanjut dari Kemendagri

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti instruksi ini. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pengangkatan berjalan lancar. Dengan adanya UU No. 20/2023 tentang ASN, instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN guna mengisi jabatan ASN.

Proses Penerimaan dan Penetapan NIP

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, telah menerbitkan surat kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah mengenai penetapan nomor induk ASN untuk kebutuhan tahun anggaran 2024. Semua permohonan penetapan NIP yang sudah disiapkan oleh daerah diminta untuk segera dikirimkan agar proses pengangkatan dapat berjalan sesuai jadwal.

Percepatan pengangkatan CASN 2024 merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di Indonesia. Dengan adanya arahan yang jelas dari pemerintah dan komitmen dari semua pihak terkait, diharapkan pengisian jabatan-jabatan strategis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait sangat krusial dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Exit mobile version