Berita Ekonomi – Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Badan Pangan Nasional mengumumkan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dan program beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). Penghentian ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya yang akan segera tiba.
Alasan Penghentian Bansos
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan, “Dalam dua bulan ini, untuk SPHP dan bantuan pangan itu sementara ditiadakan. Jika kita terus membanjiri pasar, harga gabah tidak akan naik.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa harga gabah tidak tertekan lebih lanjut di pasar.
Saat ini, harga gabah di beberapa daerah masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500/kg. Dengan adanya penghentian ini, diharapkan harga gabah dapat stabil dan memberikan keuntungan bagi para petani.
Dampak bagi Petani dan Masyarakat
Langkah ini diambil pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menyeimbangkan hulu dan hilir dalam sektor pertanian. Dalam konteks ini, menjaga kesejahteraan petani menjadi prioritas utama. “Inflasi kita terbaik dari tahun 1956, di sisi lain kita harus meningkatkan kesejahteraan petani,” tambah Arief.
Namun, penghentian ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah yang bergantung pada bantuan pangan. Dalam jangka pendek, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, termasuk beras.
Rencana Penyaluran di Masa Depan
Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, juga mengonfirmasi bahwa penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP akan ditunda selama enam bulan ke depan. “Untuk enam bulan ke depan, sementara ini bantuan pangan belum dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah itu sendiri,” ujarnya.
Meskipun penyaluran bantuan pangan dihentikan, Bulog tetap memiliki tanggung jawab untuk menyerap beras dari petani. Target serapan beras sebanyak 3 juta ton akan dilakukan selama masa panen raya. Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat menjaga pasokan beras yang cukup di pasar.
Kesiapan Distribusi Bantuan
Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan penyaluran bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025. Arief menyatakan bahwa mereka siap mendistribusikan 960 ribu ton beras kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP) di tahun ini. “Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP,” jelasnya.
Pihak pemerintah juga menekankan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan, seperti perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal. Pendekatan ini diharapkan dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Penghentian sementara penyaluran bansos beras adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga gabah dan kesejahteraan petani. Meskipun keputusan ini bisa menimbulkan dampak jangka pendek bagi masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan baik.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap tenang dan memahami bahwa langkah-langkah ini diambil demi kesejahteraan jangka panjang. Dengan upaya yang tepat, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan petani dapat tercapai.
