Berita Internasional – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini mengusulkan agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Usulan tersebut segera menuai kecaman keras dari berbagai negara Arab, yang menilai pernyataan tersebut tidak hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga mengancam kedaulatan Arab Saudi.
Dalam laporan dari Anadolu dan Reuters pada Minggu, 9 Februari 2025, beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara tegas menolak pernyataan Netanyahu. Kementerian Luar Negeri Mesir menyebutkan bahwa pernyataan itu sepenuhnya ditolak, menekankan bahwa stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi adalah bagian integral dari keamanan regional.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan, “Kami sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan.” Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya negara-negara Arab memandang usulan tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina dan kedaulatan negara.
Bukan hanya Mesir, UEA dan Sudan juga menunjukkan penolakan yang sama, dengan menyebut usulan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan piagam PBB. Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan kembali penolakan terhadap penggundulan hak rakyat Palestina. “Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara,” tambahnya, merujuk pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
OKI juga tidak ketinggalan dalam mengecam usulan Netanyahu. Mereka menyebut pernyataan itu sebagai “rasis” dan bagian dari penolakan Israel atas hak-hak historis dan politik rakyat Palestina. Dalam pernyataan resmi mereka, OKI menekankan, “Kami menolak dan mengutuk rencana serta upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.”
Kecaman ini menunjukkan bahwa tindakan Israel tidak hanya mendapatkan penolakan dari negara-negara Arab, tetapi juga dari lembaga internasional yang mengawasi hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Pernyataan Netanyahu tentang pendirian negara Palestina di Arab Saudi muncul dalam konteks hubungan yang semakin rumit antara Israel dan negara-negara Arab. Dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel, Netanyahu menyatakan, “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana.”
Pernyataan ini datang di saat Israel berusaha untuk memperkuat posisi diplomatiknya di kawasan tersebut, terutama setelah adanya pembicaraan mengenai normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Namun, Saudi sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa normalisasi hubungan hanya akan terjadi jika ada kemajuan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina.
Arab Saudi telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membangun hubungan formal dengan Israel tanpa adanya solusi yang memadai untuk konflik Palestina. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Saudi menekankan bahwa kedaulatan dan hak-hak rakyat Palestina harus diakui terlebih dahulu sebelum normalisasi dapat dilakukan.
Sejak tahun lalu, Saudi telah menggarisbawahi bahwa jalan menuju hubungan yang lebih baik dengan Israel tergantung pada pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Namun, dengan usulan Netanyahu yang menuai kecaman, tampaknya jalan menuju normalisasi semakin kompleks.
Usulan Netanyahu ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar menimbulkan kecaman. Ini menunjukkan bahwa Israel mungkin terus bersikap keras dalam negosiasi dengan negara-negara Arab, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketegangan di kawasan tersebut.
Kecaman dari negara-negara Arab menunjukkan bahwa mereka bersatu dalam menolak setiap usaha yang dianggap merugikan hak-hak rakyat Palestina. Hal ini juga menyoroti ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan Israel di wilayah tersebut.
Usulan Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi telah memicu reaksi keras dari negara-negara Arab. Kecaman ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan kedaulatan negara-negara Arab.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi semua pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Tanpa adanya dialog dan kompromi yang konstruktif, konflik yang berkepanjangan ini tidak akan pernah menemukan jalan keluar.
Dengan demikian, masa depan hubungan Israel dengan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, akan sangat tergantung pada bagaimana isu Palestina ditangani di meja perundingan. Setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat agar perdamaian dan stabilitas di kawasan dapat terwujud.
