Berita Terkini – Belakangan ini, berita mengenai seorang siswa SD di Medan yang dihukum untuk belajar di lantai telah mencuri perhatian banyak pihak. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti tindakan ini sebagai pelanggaran etika pendidikan dan berpotensi merusak kesehatan mental anak.
Kasus Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai
Kasus ini berawal ketika seorang siswa kelas 4 SD di Medan dihukum oleh wali kelasnya untuk belajar di lantai sebagai konsekuensi dari menunggak pembayaran SPP. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat jelas bagaimana siswa tersebut duduk di lantai dalam suasana kelas. Tindakan ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan pihak berwenang.
Tanggapan Wali Murid
Orang tua siswa, Kamelia, mengungkapkan kekhawatirannya atas perlakuan yang diterima anaknya. Ia menyatakan bahwa anaknya telah duduk di lantai selama tiga hari tanpa sepengetahuannya. Kamelia meminta kejelasan kepada wali kelas tentang mengapa anaknya diperlakukan seperti itu.
Perspektif Komisi X DPR RI
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai bahwa tindakan yang diambil oleh pihak sekolah sangat tidak etis. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. “Tindakan meminta murid belajar di lantai merupakan pelanggaran prinsip-prinsip pendidikan,” ujarnya.
Dampak Psikologis
Hetifah juga menyoroti bahwa hukuman semacam ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental anak. Dalam perspektif pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermartabat. “Tindakan ini dapat merusak kepercayaan diri dan kesehatan mental anak,” tambahnya.
Kebijakan Sekolah dan Pendidikan di Indonesia
Pendidikan di Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, seharusnya tidak hanya berfokus pada pengajaran akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan mental siswa. Sekolah swasta, meskipun memiliki kebijakan mandiri dalam pengelolaan keuangan, tetap harus mematuhi batasan yang ada agar tidak mencederai hak-hak siswa.
Solusi untuk Masalah Ini
Hetifah mendorong pihak sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk mencari solusi yang lebih baik daripada memberikan hukuman. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat program bantuan biaya pendidikan atau subsidi bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Rekomendasi untuk Mencegah Kejadian Serupa
- Pengawasan yang Ketat: Dinas Pendidikan perlu memperketat pengawasan terhadap praktik di sekolah, termasuk sekolah swasta, untuk memastikan tidak terjadi tindakan diskriminatif yang mencederai hak pendidikan anak.
- Pendidikan Karakter: Sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum, sehingga siswa memahami pentingnya saling menghormati dan empati terhadap sesama.
- Program Bantuan Siswa: Pemerintah daerah harus menyediakan program bantuan pendidikan yang lebih efektif untuk siswa dari keluarga tidak mampu, sehingga masalah keuangan tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasi siswa.
Kasus siswa SD yang dihukum belajar di lantai menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dalam pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat tanpa diskriminasi. Diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak terlindungi dengan baik.
