Berita Ekonomi – Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ketahanan ekonomi di Provinsi Riau, Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, baru-baru ini mengeluarkan perintah kepada jajarannya untuk mempercepat program-program prioritas. Dalam apel yang diadakan di Polda Riau pada 9 April 2025, Herry Heryawan menekankan pentingnya program ini sebagai bentuk respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Latar Belakang
Riau sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam, seperti kelapa sawit, menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama akibat kebijakan pajak impor yang tinggi dari berbagai negara. Kebijakan ini dapat mempengaruhi produksi dan berpotensi menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius.
Poin Utama Arahan Kapolda
- Pelayanan Prima kepada Masyarakat
Herry Heryawan mengharapkan agar setiap anggota Polri yang bertugas memberikan pelayanan dengan tulus kepada masyarakat. “Pelayanan yang timbul dari hati, bukan karena paksaan,” tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
- Penegakan Hukum Berbasis HAM
Selain pelayanan, penegakan hukum juga harus berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM). Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks ini, Herry Heryawan menekankan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
- Pendidikan dan Keterampilan untuk Masyarakat
Kapolda juga mengusulkan program keterampilan yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan menggandeng pemerintah daerah (Pemprov Riau), program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan usaha yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Dampak Kebijakan Pajak Impor
Herry Heryawan juga mengingatkan adanya kebijakan kenaikan pajak impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh 60 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini diprediksi akan berdampak signifikan pada komoditas unggulan Riau, terutama kelapa sawit.
- Risiko Produksi Berkurang
Ketika pajak impor meningkat, produksi kelapa sawit dapat terhambat, yang pada gilirannya akan berdampak pada pendapatan petani dan tenaga kerja di sektor ini.
- Kenaikan Angka Pengangguran
Dengan berkurangnya produksi, muncul risiko peningkatan pengangguran. Herry Heryawan mengingatkan bahwa “jika (sawit) sudah tidak produksi, muncul isu tenaga kerja dan kriminalitas baru.”
Langkah-Langkah Strategis
Untuk mengatasi masalah ini, Kapolda Riau mendorong agar jajarannya mengedepankan program-program pelayanan yang telah ada dan meningkatkan efektivitasnya. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah:
- Kolaborasi dengan Pemprov Riau
Membangun sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan program yang tepat sasaran.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya keterampilan dan pendidikan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kampanye informasi dan pendidikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ini.
- Pengawasan dan Evaluasi Program
Setiap program yang dijalankan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat.
Perintah Kapolda Riau untuk mempercepat program pelayanan-ketahanan ekonomi menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan fokus pada pelayanan yang tulus, penegakan hukum yang berlandaskan HAM, dan pengembangan keterampilan masyarakat, diharapkan Riau dapat melewati masa-masa sulit ini dengan lebih baik.
Melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membangun ketahanan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau. Herry Heryawan menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama.
