Industri kelapa sawit Indonesia menyambut baik keputusan Uni Eropa untuk menunda peraturan deforestasi selama satu tahun. Yang sekarang di tetapkan untuk di tegakkan pada 31 Desember 2025. Penundaan ini menawarkan waktu untuk adaptasi industri. Memungkinkan bisnis kelapa sawit untuk mematuhi aturan baru, dan mengatasi transparansi dalam rantai pasokan. Pengumuman resmi Komisi Eropa di harapkan minggu depan.
Eddy Martono, Ketua Umum Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), mengatakan penundaan ini mengurangi kekhawatiran industri. Sektor ini, katanya, sudah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi, permintaan global, cuaca, dan kebijakan perdagangan yang berkembang.
“Kami menyambut baik keputusan ini karena memberikan waktu yang di perlukan untuk mempersiapkan dan menerapkan kepatuhan penuh,” katanya pada pembukaan Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC 2024) di Nusa Dua, Bali, Kamis. IPOC 2024 yang bertema “Menangkap Peluang di Tengah Ketidakpastian Global” mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas dinamika industri tersebut.
European Union Deforestation Regulation (EUDR)
Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang menjadi undang-undang pada pertengahan 2023, mengamanatkan bahwa produk seperti daging sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, dan karet harus “bebas deforestasi” untuk memasuki pasar UE. Barang-barang ini tidak dapat bersumber dari lahan yang di buka setelah tahun 2020, menggantikan Peraturan Kayu UE sebelumnya. Awalnya, kepatuhan EUDR akan di mulai pada 30 Desember 2024, untuk bisnis besar, dengan perusahaan kecil yang akan menyusul setahun kemudian.
Eddy mengatakan bahwa industri kelapa sawit Indonesia, komponen vital perekonomian nasional, menghadapi tantangan seperti produksi yang stagnan, persyaratan regulasi yang kompleks, dan perubahan pola perdagangan global. Pemerintah Indonesia dan para pemimpin industri bekerja untuk memperkuat praktik berkelanjutan, terutama karena negara ini bertujuan untuk meningkatkan program biodiesel menjadi B50 pada tahun 2026. B50 mengacu pada kebijakan peningkatan campuran minyak sawit dalam biodiesel Indonesia menjadi 50 persen.
Gapki mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan kebijakan yang menopang daya saing global sektor kelapa sawit Indonesia, yang menghasilkan pendapatan ekspor lebih dari $17 miliar pada Agustus 2024.
Pada Agustus, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 34,7 juta ton, dengan ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, berjumlah lebih dari 20,1 juta ton. Namun, Eddy mengatakan, “Kinerja ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, dengan produksi 2023 sebesar 36,2 juta ton, ekspor sebesar 21,9 juta ton, dan nilai ekspor melebihi $20,59 miliar.”
Dia memperingatkan bahwa program penanaman kembali domestik harus di percepat dan bahwa advokasi internasional untuk perdagangan yang adil sangat penting, karena peraturan seperti EUDR dapat membebani beban ekonomi yang signifikan.
Konferensi Minyak Sawit Indonesia (IPOC) ke-20 di Bali minggu ini akan mengatasi tantangan ini, dengan para pemimpin industri membahas strategi untuk menavigasi ketidakpastian global dan memperkuat peran Indonesia sebagai pemain kunci dalam energi terbarukan dan produksi pangan.
