Politik

Imparsial Kritisi Kenaikan Pangkat Seskab Teddy: Isu Merit System dalam TNI

×

Imparsial Kritisi Kenaikan Pangkat Seskab Teddy: Isu Merit System dalam TNI

Sebarkan artikel ini
Potret Seskab Teddy yang naik Pangkat menjadi Letkol - Kompas
Potret Seskab Teddy yang naik Pangkat menjadi Letkol - Kompas

Berita Politik – Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menuai kritik dari lembaga pemantau independen, Imparsial. Keputusan ini dianggap menyalahi prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem kepangkatan di tubuh TNI.

Latar Belakang Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat Teddy tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang dikeluarkan oleh Mabes TNI AD. Keputusan ini juga didukung oleh Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP). Teddy yang sebelumnya menjabat sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, diangkat menjadi Seskab setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

Meskipun keputusan ini legal secara administrasi, banyak pihak, termasuk Imparsial, merasa bahwa proses kenaikan pangkat ini tidak mencerminkan prestasi yang seharusnya menjadi acuan.

Kritik dari Imparsial

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat Teddy sangat politis dan tidak berlandaskan pada merit system. “Kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol sangatlah politis dan tidak didasarkan pada prestasi maupun merit system,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Ardi menekankan bahwa kebijakan ini dapat melukai perasaan prajurit lainnya yang telah berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka demi negara. Ia menegaskan, “Elit politik dan pimpinan TNI harus sadar bahwa kebijakan ini berpotensi melukai perasaan para prajurit di lapangan.”

Pentingnya Meritokrasi dalam TNI

Imparsial mengingatkan bahwa sistem kepangkatan di TNI seharusnya mengedepankan meritokrasi dan profesionalisme. “Kami menegaskan bahwa sistem kepangkatan dalam TNI harus tetap berlandaskan meritokrasi dan profesionalisme guna menjaga kehormatan serta integritas institusi TNI,” tambahnya.

Kritik ini mencuat di tengah kekhawatiran bahwa keputusan seperti ini dapat merusak sistem meritokrasi yang sudah dibangun, dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan prajurit. Hal ini dapat berdampak negatif pada moral dan kinerja mereka di lapangan.

Dukungan dan Penjelasan dari TNI

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memberikan penjelasan terkait kenaikan pangkat Teddy. Menurutnya, semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan. “Itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ungkapnya.

Namun, meskipun ada dukungan dari pihak TNI, kritik dari Imparsial dan masyarakat tetap mengemuka. Banyak yang menduga bahwa keputusan ini lebih didasarkan pada hubungan politik ketimbang prestasi yang telah dicapai oleh Teddy di lapangan.

Dampak Kenaikan Pangkat terhadap TNI

Kenaikan pangkat yang dipenuhi kontroversi ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di tubuh TNI. Jika prajurit merasa bahwa kenaikan pangkat tidak didasarkan pada prestasi, hal ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan semangat kerja.

Lebih jauh, Imparsial mendorong agar kenaikan pangkat Teddy dibatalkan. “Kami mendorong untuk membatalkan kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letnan Kolonel karena merusak sistem meritokrasi di tubuh TNI,” tegas Ardi.

Kenaikan pangkat Seskab Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama dari lembaga pemantau seperti Imparsial. Kritikan ini menyoroti pentingnya sistem meritokrasi dalam kepangkatan TNI, yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap keputusan.

Proses kenaikan pangkat yang politis dan tidak berlandaskan prestasi dapat merugikan integritas dan kehormatan institusi TNI. Dengan adanya suara-suara kritis ini, diharapkan para pemimpin TNI dan pemerintah dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip meritokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil, demi menjaga moral dan kinerja prajurit yang telah berjuang untuk negara.

Sebagai institusi yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara, TNI harus selalu berpegang pada prinsip profesionalisme dan meritokrasi agar tetap dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Rahasia dan Strategi Gacor dari Dragon Treasure.