Berita Politik – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Andreas Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengkritik Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Kritikan ini muncul setelah respons Nasbi yang dinilai arogan terkait teror yang dialami oleh media Tempo, berupa pengiriman kepala babi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak dari pernyataan pejabat publik dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Latar Belakang
Insiden teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Tindakan ini mencerminkan upaya intimidasi terhadap jurnalis yang berusaha menjalankan tugasnya untuk mengungkap kebenaran. Namun, respons Hasan Nasbi yang menyarankan agar kepala babi tersebut “dimasak saja” justru memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari PDIP.
Respons Arogan dan Penghinaan
Andreas Pareira menilai bahwa pernyataan Hasan Nasbi tidak hanya mencerminkan sikap arogan, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap media. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa seorang juru bicara Istana seharusnya lebih sensitif dan menghargai hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan pers.
“Pernyataan ini menunjukkan kurangnya empati dan pengertian terhadap situasi yang dihadapi para jurnalis, yang berisiko mengalami intimidasi dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Andreas. “Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi media, bukan justru meremehkan insiden yang terjadi.”
Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Pers
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi. Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan aman. Dalam konteks ini, tindakan teror terhadap jurnalis tidak hanya mengancam kebebasan berekspresi, tetapi juga mengganggu hak asasi manusia secara umum.
Andreas menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap upaya intimidasi terhadap media. “Pernyataan yang dianggap candaan atau meremehkan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan pers,” tambahnya.
Mengapa Respons Pemerintah Penting?
Respons pemerintah terhadap insiden seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jika pemerintah mengabaikan atau meremehkan serangan terhadap media, hal ini dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi jurnalis.
Andreas juga menyarankan agar Hasan Nasbi meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya. “Pernyataan yang meremehkan ancaman terhadap media mencoreng citra pemerintah. Kami mengharapkan agar pejabat publik lebih bijak dalam berkomunikasi,” ujarnya.
Penjelasan Hasan Nasbi
Setelah mendapatkan kritik tajam, Hasan Nasbi memberikan penjelasan mengenai maksud dari pernyataannya. Ia mengklaim bahwa ucapannya justru merepresentasikan sikap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, yang menganggap teror tersebut dengan santai. Menurutnya, respons Francisca yang tidak takut menghadapi teror menunjukkan keberanian dan ketidakpatuhan terhadap intimidasi.
“Respons ini seharusnya dianggap sebagai cara untuk melecehkan peneror, bukan sebagai tindakan yang memperlihatkan ketakutan,” jelas Hasan. Ia menambahkan bahwa tujuan dari teror adalah untuk menciptakan ketakutan, dan dengan meresponsnya dengan cara yang santai, jurnalis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh ancaman.
Saran untuk Pemerintah
Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan pernyataan dari pejabat publik, tetapi juga untuk memberikan dukungan yang nyata bagi jurnalis. Andreas menegaskan bahwa pihak berwajib harus mengusut tuntas kasus teror terhadap media dan memberikan jaminan keamanan bagi setiap pekerja di Indonesia.
“Tanpa respons yang tegas, masyarakat akan semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi jurnalis,” kata Andreas. “Kami berharap agar pemerintah menunjukkan sikap serius terhadap upaya intimidasi ini.”
Kritik yang disampaikan oleh Andreas Pareira terhadap Hasan Nasbi mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas terhadap sikap pemerintah dalam menangani isu kebebasan pers. Dalam era di mana media berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, respons pemerintah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Seharusnya, tindakan teror terhadap media tidak hanya direspons dengan candaan, tetapi dengan sikap yang serius dan penuh empati.
Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya melindungi jurnalis secara hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kebebasan pers di Indonesia.
