Berita Ekonomi – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan bantuan sosial (bansos) meskipun kementerian-kementerian melakukan efisiensi anggaran. Dalam pernyataan resminya di gedung Kementerian Sosial, Cak Imin memastikan bahwa semua kebutuhan kerja kementerian berjalan dengan normal dan tidak ada anggaran yang dikurangi untuk bantuan sosial.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa, 11 Februari 2025, Cak Imin menjelaskan, “Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan, dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal.” Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai dampak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Cak Imin menambahkan bahwa meskipun tidak ada pemotongan anggaran untuk bansos, kementerian tetap mendukung instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi. Ia menjelaskan bahwa efisiensi akan dilakukan terutama pada rapat-rapat yang tidak penting dan kegiatan seremonial yang dianggap tidak perlu.
Cak Imin menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. “Kita memperkecil rapat-rapat yang sifatnya prioritas. Jadi rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu penting kita tiadakan. Kegiatan-kegiatan seremonial kita hilangkan,” ujarnya. Dengan demikian, kementerian akan lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung kepada rakyat.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sosial, Menteri UMKM, dan Menteri Koperasi, di mana mereka sepakat untuk melaksanakan efisiensi dan berfokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Cak Imin menjelaskan, “Intinya rapat ini tadi mempertegas masing-masing kementerian untuk menyukseskan efisiensi.”
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan seremonial serta perjalanan dinas. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Dalam instruksi tersebut, Prabowo menggarisbawahi perlunya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menarik perhatian publik. Banyak masyarakat yang mendukung langkah pemerintah untuk mengurangi pemborosan, tetapi ada juga yang khawatir bahwa pemotongan anggaran di sektor lain dapat berdampak pada kualitas layanan publik. Dalam hal ini, Cak Imin menjamin bahwa bansos tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi tersebut.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang melihat pentingnya penggunaan anggaran yang lebih efisien dan transparan. Mereka berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan sosial tetap berjalan tanpa gangguan.
Pernyataan Cak Imin tentang tidak adanya pemotongan bansos meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran memberikan harapan bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial. Dengan penjelasan yang jelas dan tegas, diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik, sehingga program-program yang berdampak langsung pada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dapat mengelola anggaran dengan baik, tetapi juga memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan bantuan kepada rakyat.
Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlangsungan program sosial. Masyarakat pun diharapkan dapat terus memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan program yang lebih baik di masa depan.
