Big Brother – Sebuah forum yang melibatkan para pemimpin bisnis dan di plomatik di Indonesia dan komunitas Filipina di Jakarta. Telah menyoroti bagaimana Filipina dapat belajar dari “Big Brother” dalam menavigasi kompleksitas sengketa maritimnya dengan Tiongkok.
Analis pada forum bertajuk “Laut Filipina Barat: Dampak pada Perdagangan dan Investasi” yang di selenggarakan. Pada 25 Oktober oleh Philippine Business Club di Indonesia mengatakan upaya Manila. Untuk menegaskan kedaulatannya di Laut Cina Selatan mulai membuahkan hasil yang positif.
Mereka menyoroti bahwa sesama negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) semakin beralih ke jalan hukum. Untuk menantang “kekuatan militer Tiongkok yang represif dan kepemilikan total yang tidak diinginkan atas Laut Cina Selatan”.
Para pembicara mencatat hubungan bilateral Indonesia dengan Filipina, dengan seorang analis menyerukan upaya timbal balik dari Manila. Dalam investasi ekonomi, sehingga kedua belah pihak dapat memanfaatkan keanggotaan ASEAN mereka dan bekerja dengan tetangga mereka. Untuk stabilitas regional berdasarkan tatanan berbasis aturan.
“Indonesia menyadari kekuatan Unclos ketika Jakarta dan Manila berjuang untuk memasukkan Prinsip Kepulauan atau Doktrin Kepulauan dalam ketentuan Unclos.” Kata Chester Cabalza, presiden lembaga think tank International Development and Security Cooperation yang berbasis di Manila. Kepada This Week in Asia, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Dia menambahkan bahwa Vietnam memperkuat klaim maritimnya dengan mengajukan rak ekonomi eksklusifnya di hadapan PBB. Sementara Malaysia “tidak puas dengan pesona ofensif Beijing meskipun Kuala Lumpur dekat dengan China untuk menyelamatkan fitur maritimnya”.
Shanti Shamdasani, pendiri lembaga think tank Advokasi Internasional Asean, mendesak Filipina selama forum. Untuk terus menyebut zona ekonomi eksklusif yang di klaimnya di bawah hukum maritim sebagai Laut Filipina Barat. Istilah administratif dan hukum yang mengakui Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal sebagai bagian dari klaim negara itu.
‘Big brother’ Untuk Philippines
Ketika Filipina bergerak untuk memperkuat kerja sama multilateral dengan negara-negara tetangga dan sekutu. Mendukung “Indonesia yang kuat” melalui hubungan bilateral yang kuat dapat menjadi kunci. Untuk mencapai “sentralitas Asean” yang sulit di pahami di antara negara-negara mitra. Analis percaya pendekatan ini juga dapat membantu menetapkan Kode Etik (COC) yang telah lama tertunda. Untuk mengurangi konflik di perairan yang di sengketakan.
Indonesia menganggap stabilitas di Laut Cina Selatan sebagai “sangat penting,” kata Anindya Bakrie, ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pada forum tersebut, menambahkan bahwa Laut Cina Selatan adalah rumah bagi “beberapa barang maritim paling vital di dunia”.
Sementara itu, Cabalza mengatakan kedua negara kepulauan harus menegakkan norma-norma berbasis aturan maritim. Untuk mendorong perdagangan yang meluas di kawasan tersebut.
Dia menambahkan bahwa upaya Jakarta untuk membantu Manila dalam memodernisasi militernya. Bersama dengan investasi ekonomi yang substansial di sektor-sektor seperti telekomunikasi, energi, pertanian, dan makanan dan minuman, “harus di balas.”
Selain itu, ia mencatat bahwa Filipina telah mengirim banyak pekerja terampil ke Indonesia, termasuk akuntan, insinyur, pengusaha, dan pendidik.
Cabalza mengatakan bahwa dengan 75 tahun hubungan bilateral. Filipina menganggap Indonesia sebagai “Big Brother dan sekutu alaminya di kawasan ini” dan kepemimpinan regional Jakarta di ASEAN. Dan “status di plomatiknya yang tidak bersekutu” dapat membantu menengahi sengketa Laut Cina Selatan.
Dia juga mencatat potensi Indonesia untuk menjadi “ekonomi Islam terbesar” dan mendesak negara-negara dengan klaim yang tumpang tindih. Untuk mempromosikan koeksistensi untuk stabilitas regional. Menyoroti bahwa mengklaim kepemilikan tunggal di Laut Cina Selatan merusak tatanan berbasis aturan maritim.
Model untuk perlindungan maritim
Forum itu berlangsung setelah kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki Laut Natuna Utara. Istilah Indonesia untuk zona ekonomi eksklusif yang di klaimnya, dengan kapal patroli Indonesia mengejar kapal Tiongkok. Untuk ketiga kalinya dalam beberapa hari pada 26 Oktober.
Kapal China itu menegaskan bahwa mereka beroperasi “dalam yurisdiksinya” selama insiden itu. Yang terjadi tak lama setelah Prabowo Subianto di lantik sebagai pemimpin baru Indonesia.
Pendekatan Prabowo tentang “diplomasi tenang” di kombinasikan dengan kesediaan untuk menggunakan “kekuatan keras.” Untuk menegaskan klaim Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna dapat berfungsi sebagai “contoh model.” Bagi Filipina dalam melindungi klaimnya sendiri atas Laut Filipina Barat, media Indonesia melaporkan.
Selain memiliki angkatan bersenjata yang lebih besar, Cabalza mengatakan Jakarta telah “melenturkan kekuatan militernya sendiri. Dan dengan sukarela menetapkan postur pertahanan mandiri dan kebijakan luar negeri non-blok”.
“Mereka berhasil menunjukkan kepada kawasan bahwa Indonesia dapat mengamankan kedaulatan nasionalnya tanpa tunduk pada ambisi ekspansionis China. Sambil berdagang secara besar-besaran dengan mereka dan menikmati persahabatan Amerika.” Katanya, menambahkan bahwa Filipina telah lama mengandalkan aliansi perjanjian lamanya dengan Washington untuk menutupi ketidakamanan maritimnya.
Cabalza mengatakan tindakan Jakarta menunjukkan kepada tetangganya di ASEAN bahwa mereka seharusnya “tidak takut pada Unclos” dan mengejar penyelesaian COC. Sebagai “instrumen yang mengikat secara hukum untuk menegaskan hak kedaulatan terhadap hak-hak historis Tiongkok yang luas di Laut Cina Selatan”.
