Berita – Dalam dunia politik, isu korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pejabat publik. Di Kota Solo, kasus terbaru melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kevin Fabiano, yang terjerat dalam dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat. Meskipun menjadi tersangka, Kevin tetap menerima gaji dan tunjangannya. Artikel ini akan membahas alasan di balik keputusan tersebut serta aspek hukum yang relevan.
Status Hukum Kevin Fabiano
Kevin Fabiano saat ini mendekam di Rutan Kelas 1 Bandung, setelah ditangkap dalam kasus korupsi. Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Solo, Kinkin Sultanul Hakim, Kevin masih berhak menerima gaji penuh karena statusnya sebagai tersangka, yang berarti belum ada putusan hukum yang mengonfirmasi kesalahan atau ketidakbersalahannya.
Asas Praduga Tidak Bersalah
Salah satu alasan utama di balik keputusan ini adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, meskipun Kevin tengah menjalani proses hukum, ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan gaji.
Rincian Gaji Anggota DPRD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, gaji anggota DPRD di seluruh Indonesia bervariasi. Gaji bulanan yang diterima bisa mencapai antara Rp 36 juta hingga Rp 45 juta, tergantung pada berbagai komponen yang ditetapkan. Kinkin menjelaskan bahwa gaji Kevin dikirim langsung ke rekeningnya melalui transfer.
Proses Internal Partai
Sekretaris DPC PDI-P Solo, Teguh Prakosa, menyatakan bahwa proses penggantian Kevin masih dalam tahap internal partai. Penggantian ini dilakukan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) yang akan efektif jika sudah ditetapkan pengganti dari DPC PDI-P Solo. Calon pengganti Kevin adalah Slamet Widodo, yang memiliki perolehan suara berikutnya dalam pemilihan.
Implikasi Sosial dan Politik
Kasus ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa tetap dibayarkannya gaji bagi tersangka korupsi mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa prinsip hukum harus ditegakkan, termasuk hak-hak tersangka.
Tanggapan Masyarakat
Masyarakat Solo merespons isu ini dengan berbagai pendapat. Beberapa warga khawatir bahwa kasus ini akan merusak reputasi DPRD dan memperburuk citra politik di Indonesia. Sementara itu, ada pula yang mendukung keputusan untuk tetap membayar gaji Kevin, dengan alasan bahwa proses hukum belum selesai.
Kasus Kevin Fabiano menggambarkan tantangan yang dihadapi sistem hukum dalam menangani pejabat publik yang terjerat korupsi. Meskipun secara hukum Kevin masih berhak menerima gaji, situasi ini tetap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Call to Action
Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang isu-isu korupsi di Indonesia, kami mengajak Anda untuk mengikuti berita terkini melalui kanal berita terpercaya. Pastikan untuk tetap terinformasi dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai pentingnya integritas dalam pemerintahan.
