Kabinet Tergemuk – Dalam susunan menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian koordinator. Lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya di anggap sebagai “kabinet gemuk“.
Namun menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Lina Mifthahul Jannah, banyak dari kementerian yang di pecah itu di nilai tidak berdasar ada kajian atau evaluasi yang jelas.
Menurut Lina, gemuknya kabinet ini bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Bukannya semakin efisien, kabinet gemuk dapat memperpanjang dan memperumit alur birokrasi, serta memicu tumpang tindih kewenangan. Belum lagi implikasinya terhadap anggaran yang membengkak.
“Itu jadi gambaran kalau tujuannya untuk kepentingan politik semata,” kata Lina yang menjuluki Kabinet Merah Putih sebagai “kabinet balas jasa”.
“Ketika membuat lembaga baru, seharusnya ada kajian mendalam. Kalau masalah koordinasi, jelas ini kemunduran [reformasi birokrasi]. Yang bisa di jadikan satu malah di pecah,” tuturnya kepada BBC News Indonesia.
Kalau menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet. Kabinet Merah Putih adalah yang paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga Reformasi.
Ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang di sahkan pada September lalu. Sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tak terbatas.
Ketua Umum Partai Demokrat
Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja di lantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur. Dan Pembangunan Kewilayahan tak memungkiri adanya kritikan soal kabinet Prabowo yang terlalu gemuk.
“Saya rasa wajar, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34 [kementerian] kemudian sekarang berkembang menjadi 48 [kementerian]. Dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya,” ujar Agus sebelum pelantikan menteri di Istana Merdeka, Jakarta.
Di jelaskan oleh Agus. Presiden Prabowo menghendaki agar masing-masing kementerian dapat bekerja secara “fokus”, “efektif”, serta “taktis” dengan tugas-tugas yang spesifik.
Dengan begitu, katanya, suatu kementerian kemudian di bagi menjadi dua, bahkan tiga kementerian baru.
“Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus di buktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif,” kata Agus.
“Tantangan akan selalu pada koordinasi, sinkronisasi,” imbuhnya.
Maka dari itu, kata Agus, tugas menteri koordinator sangat “strategis dan sentral” dalam mengkoordinasikan kementerian-kementerian teknis yang jumlahnya tak sedikit.
Adapun Partai Demokrat mendapat empat jatah pos kementerian dan satu posisi wakil menteri.
Pemecahan kementerian dan pembentukan kementerian baru berdampak langsung pada menteri-menterinya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengaku belum mengetahui di mana kantornya. Sebab kementerian yang di pimpin AHY ini adalah kementerian yang baru di bentuk.
“Nah, kantornya itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Menurut AHY, dia tidak sendirian soal ketidaktahuan lokasi kantor.
“Tidak hanya Kemenko ini, tapi ada Kemenko lainnya karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan informasi lagi di cari yang pas kira-kira di mana,” papar AHY.
Sama seperti AHY, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga belum tahu akan berkantor di mana. Kementerian yang di pimpn Zulkifli itu juga menjadi salah satu kementerian baru di kabinet Prabowo.
Zulhas menyebutkan bahwa keberadaan kantor miliknya tergantung siapa yang mau memberi. “Belum tahu (kantornya di mana). Ya nanti siapa mau kasih, lah,” kata Zulhas.
