Berita Finansial – Berita viral mengenai penghentian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto menghebohkan publik. Informasi ini beredar melalui media sosial, menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi di kalangan netizen. Dalam pesan yang dibagikan melalui akun media sosial, disebutkan bahwa semua pekerja proyek IKN akan dimobilisasi keluar.
Viral di Media Sosial
Pesan yang beredar di media sosial menyatakan, “Ma, Pa, Mas, Mbak… IKN distop progresnya sama Pak Presiden per hari ini. Sepertinya seluruh pekerja IKN bulan depan dimobilisasi.” Pesan ini dengan cepat menyebar dan mendapatkan perhatian luas, mendapatkan lebih dari 1,7 juta tayangan dan ratusan komentar dari pengguna media sosial.
Banyak warganet mempertanyakan kebenaran informasi ini, sementara yang lain mengekspresikan keprihatinan atas potensi dampak penghentian proyek ini. Beberapa komentar mengindikasikan bahwa proyek IKN sudah menghabiskan banyak dana dan sumber daya, dengan satu pengguna mencatat, “Hutan sudah terlanjur gundul, ratusan triliun sudah dihabiskan, rakyat sudah dikorbankan, yang didapat apa????”
Respons Otorita IKN
Menanggapi beredarnya informasi tersebut, Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa berita ini tidak benar. “Tidak benar info tersebut,” jelas Troy saat dihubungi oleh detikcom. Menurutnya, proyek IKN masih berjalan seperti biasa.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, juga menegaskan bahwa ia tidak menerima informasi terkait penghentian proyek. Ia menyatakan, “Sepengetahuan saya sih nggak ada, dan kemarin Pak Presiden sudah komitmen untuk melakukan alokasi anggaran untuk pembangunan hingga tahun 2028.”
Selain itu, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan hal serupa. Ia mempertanyakan sumber informasi yang menyebutkan penghentian proyek, menegaskan bahwa saat ini kegiatan di IKN masih berlangsung normal.
Rencana Anggaran dan Pengembangan Proyek
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai dengan hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo pada 21 Januari 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan instruksi untuk menyesuaikan anggaran pembangunan IKN hingga 2028.
“Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun,” ungkap Basuki. Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo juga telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Penjelasan Mengenai Efisiensi Anggaran
Meskipun ada kekhawatiran terkait efisiensi anggaran, para pejabat Otorita IKN menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran diperlukan untuk memastikan kelangsungan proyek. “Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum ratas terkait Ibu Kota Nusantara, sehingga memerlukan penyesuaian kembali,” jelas Basuki.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perintah untuk efisiensi belanja, proyek IKN tetap menjadi prioritas dan berlanjut. Dengan alokasi yang telah ditetapkan, Otorita IKN berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana.
Kabar mengenai penghentian proyek IKN oleh Prabowo Subianto ternyata tidak benar, dan Otorita IKN menegaskan bahwa pembangunan masih berjalan. Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
Dalam konteks pembangunan IKN, penting bagi semua pihak untuk tetap memantau perkembangan dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk memastikan proyek ini dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya klarifikasi dari Otorita IKN, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan.
